KESABARAN ADA BATASNYA
Oleh : Ade Yusup S.Pd.I
Assalamu'alaikum Wr.Wb
disini saya mencoba untuk memaparkan kembali dari apa yang pernah disampaikan oleh ketua kita pada saat orasi kejakarta dengan tujuan untuk sekedar mengingatkan rekan semua tentang janji pemerintah.
JAKARTA - Para guru hononer berharap pemerintah harus lebih
memperhatikan nasib guru, khususnya para guru honorer. Sebab, secara
matematis, tak mungkin seorang guru honorer mampu memenuhi kebutuhan
hidupnya hanya dengan mengandalkan upah yang sangat kecil.
"Sudah terlalu lama pemerintah tidak menjadikan permasalahan guru
sebagai hal yang patut diprioritaskan," kata Saefulloh, Ketua Forum
Aliansi Guru dan Karyawan Sukarelawan Kabupaten Garut, Jawa Barat pada
Senin, 20 Februari 2012 di Jakarta, saat acara demonstrasi di depan
Istana Negara.
Saefulloh, yang telah 20 tahun menjadi guru honorer di SMPN 1 Karang
Tengah, Garut, Jawa Barat, mengaku dipaksa bertahan hidup dengan upah
yang jauh dari kata layak. Umumnya, kata dia, upah yang diterima para
guru honorer di Provinsi Garut hanya berkisar ratusan ribu rupiah. "Upah
guru honorer antara seratus ribu, dan yang tertinggi hanya tiga ratus
ribu sebulan. Tentu tidak cukup," kata Saefulloh. Diberitakan
sebelumnya, ribuan guru honor berunjuk rasa untuk menuntut Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP)
tentang Pengangkatan Guru Honorer.
Saefulloh menambahkan bahwa ia bersama seluruh guru honorer lainnya
bertekad akan terus bertahan di lokasi unjuk rasa sampai tuntutan mereka
dipenuhi. Alasannya, kata Saefulloh, para guru honorer telah kehilangan
banyak kesabaran dari saat pertama kali PP tersebut dicetuskan pada
Januari 2011.
Penulis : Indra Akuntono | Senin, 20 Februari 2012 | 11:52 WIB
c07-20022012
Ribuan guru honorer menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana
Negara, Jakarta, Senin (20/2/2012). Dalam aksinya, mereka menuntut
Presiden RI segera menandatangani Peraturan Pemerintah Tentang
Pengangkatan Guru Honorer.
TERKAIT:
JAKARTA, KOMPAS.com -
Para guru hononer berharap pemerintah harus lebih memperhatikan nasib
guru, khususnya para guru honorer sebab secara matematis, tak mungkin
seorang guru honorer mampu memenuhi kebutuhan hidupnya hanya dengan
mengandalkan upah yang sangat kecil.
Hal itu dikatakan Saefulloh,
Ketua Forum Aliansi Guru dan Karyawan Sukarelawan Kabupaten Garut, Jawa
Barat. Dikatakannya, sudah terlalu lama pemerintah tidak menjadikan
permasalahan guru sebagai hal yang patut diprioritaskan.
Saefulloh,
yang telah 20 tahun menjadi guru honorer di SMPN 1 Karang Tengah,
Garut, Jawa Barat, mengaku dipaksa bertahan hidup dengan upah yang jauh
dari kata layak.. Umumnya, kata dia, upah yang diterima para guru
honorer di Provinsi Garut hanya berkisar ratusan ribu rupiah.
"Upah
guru honorer antara seratus ribu, dan yang tertinggi hanya tiga ratus
ribu sebulan. Tentu tidak cukup," kata Saefulloh saat ditemui Kompas.com di lokasi unjuk rasa guru honorer di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2/2012).
Diberitakan
sebelumnya, ribuan guru honor berunjuk rasa untuk menuntut Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP)
tentang Pengangkatan Guru Honorer.
Ditambahkannya, ia bersama
seluruh guru honorer lainnya bertekad akan terus bertahan di lokasi
unjuk rasa sampai tuntutan mereka dipenuhi. Alasannya, kata Saefulloh,
para guru honorer telah kehilangan banyak kesabaran dari saat pertama
kali PP tersebut dicetuskan pada Januari 2011.
"Kami sudah cukup
sabar. Sejak setahun lalu dijanjikan PP akan ditandatangani pada
Desember 2011, kemudian mundur ke Januri 2012. Tetapi sampai hari ini
belum juga terealisasi. Kami optimistis. Kami akan tidur di sini sampai
PP itu ditandatangani," ungkapnya.
Dijelaskan olehnya, PP tentang
Pengangkatan Guru Honorer itu akan mengatur mekanisme pengangkatan guru
honorer di seluruh Indonesia. Karena sampai saat ini, nasib guru honorer
tidak pernah jelas soal kapan dan bagaimana mekanisme pengangkatannya.
"Nasib
kami akan seperti apa, belum jelas. Apakah otomatis diangkat atau
melewati tes. Itulah mengapa kami mendesak Presiden segera
menandatangani PP tersebut," pungkasnya.
